Jendral Pembeking Judi
Berita headline pada halaman satu koran ini kemarin memuat tentang dugaan keterlibatan sejumlah jendral polisi di dalam membekingi perjudian di Pekanbaru, Riau beromset Rp3 miliar per hari yang kelola oleh Acin mengejut banyak orang.
Dugaan keterlibatan para jendral itu diungkapkan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Pol Yusuf Manggabarani dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Alantin Simanjuntak serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira dalam jumpa pers di Markas Polair Polri, Jakarta, Senin (1/12).
Enam perwira tinggi (pati) Polri diduga kuat membekingi judi beromset miliaran rupiah per hari itu sejak 2001-2008. Selain pati, sebanyak 60 perwira menengah (pamen), 46 perwira pertama (pama) dan tujuh bintara disinyalir juga ikut terlibat dalam pembiaran kegiatan judi itu.
Dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam membekingi judi di Riau ini terungkap setelah Polda Riau berhasil membongkar praktek perjudian di Jl Tanjung Datuk, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru akhir Oktober lalu.
Dalam penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko itu, polisi menangkap bandar judi bernama Acin dan 26 anak buahnya. Polisi juga menyita dokumen nomor togel hingga mencapai empat karung, uang tunai Rp185 juta dan 250 ringgit Malaysia, komputer dan mesin faksimili.
Jelas saja munculnya dugaan keterlibatan sejumlah pati, pamen, pama serta bintara itu di dalam membekingi kegiatan perjudian terbesar di Sumatera itu mengejutkan semua pihak. Tidak hanya masyarakat Pekanbaru dan Riau, tapi telah bergulir menjadi isu nasional yang sekaligus menjadi tamparan bagi institusi Polri.
Bila dugaan membekingi kegiatan perjudian itu terbukti maka bisa disimpulkan pula bahwa munculnya dugaan selama ini tentang banyaknya oknum aparat yang membekingi kegiatan ilegal logging, penyelundupan dan narkoba juga perlu ditindaklanjuti oleh Kapolri dan jajarannya.
Sementara itu di Ranai, Natuna dua orang oknum anggota polisi tertangkap sedang asik bermain judi dan menggunakan narkoba, saat penggerebekan dilakukan Polres Natuna, Selasa (2/12). Penggerebekan langsung dipimpin Kapolres, AKBP Wiyarso. Selain dua orang oknum polisi, juga tertangkap satu orang oknum TNI serta dua warga sipil laki dan perempuan.
Kelima tersangka yang ditangkap kedapatan sedang bermain judi dan dalam waktu bersamaan juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Air Lakon Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran, Ranai Natuna.
Saat penangkapan, ada dua kegiatan dilakukan lima orang tersebut yakni berjudi yang dibuktikan dengan adanya dua set kartu remi serta uang sebesar Rp7,5 juga. Mereka juga sedang mengkonsumsi narkoba dengan barang bukti lima paket kecil sabu-sabu lengkap dengan bong sebagai alat penghisapnya.
Penangkapan dua oknum anggota polisi di Natuna yang sedang berjudi juga menjadi ujian berat bagi polisi di dalam membangun citra positif terhadap institusinya. Semoga saja niat baik dan keberanian Kapolri Jendral Bambang Hendarso Dahuri di dalam mengungkap dan menindak anggotanya yang terlibat kasus perjudian dapat mengangkat citra institusi Polri di masa mendatang. **
02 Desember 2008
26 November 2008
Masyarakat Tionghoa Berpolitik
Tionghoa Pasti Pilih Caleg Tionghoa
BATAM-Masyarakat Tionghoa termasuk salah satu etnis yang kompak dan memiliki hubungan emosional yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu tak terkecuali dalam persoalan pilihan politik. Menghadapi pemilu 2009, dipastikan warga Tionghoa akan tetap konsisten menjatuhkan pilihannya kepada caleg keturunan Tionghoa.
Demikian dikatakan tokoh masyarakat Tionghoa Batam, Asmin Patros SH, M Hum, akhir pekan lalu, seusai konfrensi pers kegiatan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Batam, di Sekretariat PSMTI Batam, di Seraya.
"Warga Tionghoa tak perlu menggembar-gemborkan pilihan politik mereka. Tapi yang jelas warga Tionghoa termasuk salah satu etnis yang kompak di Indonesia. Bisa dipastikan warga Tionghoa akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada caleg Tionghoa," kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Batam tersebut.
Asmin yang juga Caleg DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan (Dapil) Batam II (Lubukbaja, Nongsa dan Batam Kota) nomor urut 1 menjelaskan, kendati tidak digembar-gemborkan seperti halnya etnis masyarakat lain, namun pilihan politik warga Tionghoa sudah jelas.
"Warga Tionghoa pasti pilih caleg etnis Tionghoa," kata anggota Komisi II DPRD Kota Batam itu.
Pada kesempatan yang sama Ketua PSMTI Provinsi Kepri Suhendro Gautama dan Ketua PSMTI Kota Batam Eddy Hussi tidak membantah apa yang dikatakan Asmin, bahwa warga Tionghoa dipastikan akan menyalurkan aspirasi politik mereka kepada caleg dari etnis Tionghoa.
"Kita tak perlu gembar-gemborkan atau ekspos segala. Kita cukup dengan kode-kode tertentu saja," kata Suhendro sembari tersenyum.
Menurut Suhendro, pasca 1998 warga Tionghoa tidak hanya terfokus kepada sektor bisnis saja, tetapi juga sektor sosial, politik dan pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan cukup banyaknya warga etnis Tionghoa yang menjabat sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan juga berkiprah di berbagai kegiatan sosial lainnya.
"Dulu pada pemilu 1999, banyak orang yang menertawai keberadaan Partai Bhineka Indonesia (PBI) yang dimotori etnis Tionghoa. Tapi ternyata cukup banyak caleg PBI yang terpilih. Padahal tanpa kampanye besar," ujar Asmin Patros, sembari menyatakan bahwa hal itu merupakan salah satu bukti kekompakan warga Tionghoa.
Sebelumnya ada tiga etnis masyarakat di Kota Batam yang mengeluarkan pernyataan serupa yakni paguyuban masyarakat Minang, paguyuban masyarakat Jawa dan kelompok masyarakat Melayu. Etnis minang menyerukan kepada seluruh masyarakat Minang supaya memilih caleg etnis Minang. Begitu juga dengan paguyuban etnis Jawa di Kota Batam juga menyerukan agar masyarakatnya memilih caleg etnis Jawa. Hal serupa juga dilakukan oleh kelompok masyarakat Melayu dan masyarakat tempatan.
Kegagalan Parpol
Sementara itu pada kesempatan terpisah, Sekretaris DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Batam Ridwan Lubis mengatakan banyaknya caleg memanfaatkan paguyuban untuk kepentingan politik praktis merupakan bukti kegagalan parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Idealnya, kalau pendidikan politik oleh parpol berjalan sebagaimana mestinya, maka para caleg dan pengurus parpol tidak perlu membawa-bawa paguyuban untuk kepentingan politik praktis.
"Paguyuban adalah organisasi sosial bukanlah organisasi politik. Tapi kenyatannya, kegiatan politik di masa-masa kampanye terbatas, justru dominan berkutat pada paguyuban. Ini jelas merupakan bentuk kegagalan pendidikan politik kepada masyarakat," kata Ridwan Lubis, Senin (24/11). "Kalau Minang pilih Minang, Jawa pilih Jawa, Melayu pilih Melayu dan Tionghoa pilih Tionghoa, lalu mau dibawa ke mana negara ini. Sudah jelas ini adalah ancaman bagi nasionalisme dan keutuhan NKRI," kata Ridwan.
Di tempat terpisah Ketua LSM Banteng Perjuangan (Banper) Budiman Panjaitan juga khawatir dengan bermunculannya pemahaman politik yang dominan mengarah kepada primodialisme yang berlebihan.
"Saya sepakat ini adalah kegagalan partai politik di dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Lebih dari itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol juga sangat rendah. Sehingga paguyuban dijadikan wadah untuk kampanye," kata Budiman menandaskan. (sm/ye)
BATAM-Masyarakat Tionghoa termasuk salah satu etnis yang kompak dan memiliki hubungan emosional yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu tak terkecuali dalam persoalan pilihan politik. Menghadapi pemilu 2009, dipastikan warga Tionghoa akan tetap konsisten menjatuhkan pilihannya kepada caleg keturunan Tionghoa.
Demikian dikatakan tokoh masyarakat Tionghoa Batam, Asmin Patros SH, M Hum, akhir pekan lalu, seusai konfrensi pers kegiatan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Batam, di Sekretariat PSMTI Batam, di Seraya.
"Warga Tionghoa tak perlu menggembar-gemborkan pilihan politik mereka. Tapi yang jelas warga Tionghoa termasuk salah satu etnis yang kompak di Indonesia. Bisa dipastikan warga Tionghoa akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada caleg Tionghoa," kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Batam tersebut.
Asmin yang juga Caleg DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan (Dapil) Batam II (Lubukbaja, Nongsa dan Batam Kota) nomor urut 1 menjelaskan, kendati tidak digembar-gemborkan seperti halnya etnis masyarakat lain, namun pilihan politik warga Tionghoa sudah jelas.
"Warga Tionghoa pasti pilih caleg etnis Tionghoa," kata anggota Komisi II DPRD Kota Batam itu.
Pada kesempatan yang sama Ketua PSMTI Provinsi Kepri Suhendro Gautama dan Ketua PSMTI Kota Batam Eddy Hussi tidak membantah apa yang dikatakan Asmin, bahwa warga Tionghoa dipastikan akan menyalurkan aspirasi politik mereka kepada caleg dari etnis Tionghoa.
"Kita tak perlu gembar-gemborkan atau ekspos segala. Kita cukup dengan kode-kode tertentu saja," kata Suhendro sembari tersenyum.
Menurut Suhendro, pasca 1998 warga Tionghoa tidak hanya terfokus kepada sektor bisnis saja, tetapi juga sektor sosial, politik dan pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan cukup banyaknya warga etnis Tionghoa yang menjabat sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan juga berkiprah di berbagai kegiatan sosial lainnya.
"Dulu pada pemilu 1999, banyak orang yang menertawai keberadaan Partai Bhineka Indonesia (PBI) yang dimotori etnis Tionghoa. Tapi ternyata cukup banyak caleg PBI yang terpilih. Padahal tanpa kampanye besar," ujar Asmin Patros, sembari menyatakan bahwa hal itu merupakan salah satu bukti kekompakan warga Tionghoa.
Sebelumnya ada tiga etnis masyarakat di Kota Batam yang mengeluarkan pernyataan serupa yakni paguyuban masyarakat Minang, paguyuban masyarakat Jawa dan kelompok masyarakat Melayu. Etnis minang menyerukan kepada seluruh masyarakat Minang supaya memilih caleg etnis Minang. Begitu juga dengan paguyuban etnis Jawa di Kota Batam juga menyerukan agar masyarakatnya memilih caleg etnis Jawa. Hal serupa juga dilakukan oleh kelompok masyarakat Melayu dan masyarakat tempatan.
Kegagalan Parpol
Sementara itu pada kesempatan terpisah, Sekretaris DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Batam Ridwan Lubis mengatakan banyaknya caleg memanfaatkan paguyuban untuk kepentingan politik praktis merupakan bukti kegagalan parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Idealnya, kalau pendidikan politik oleh parpol berjalan sebagaimana mestinya, maka para caleg dan pengurus parpol tidak perlu membawa-bawa paguyuban untuk kepentingan politik praktis.
"Paguyuban adalah organisasi sosial bukanlah organisasi politik. Tapi kenyatannya, kegiatan politik di masa-masa kampanye terbatas, justru dominan berkutat pada paguyuban. Ini jelas merupakan bentuk kegagalan pendidikan politik kepada masyarakat," kata Ridwan Lubis, Senin (24/11). "Kalau Minang pilih Minang, Jawa pilih Jawa, Melayu pilih Melayu dan Tionghoa pilih Tionghoa, lalu mau dibawa ke mana negara ini. Sudah jelas ini adalah ancaman bagi nasionalisme dan keutuhan NKRI," kata Ridwan.
Di tempat terpisah Ketua LSM Banteng Perjuangan (Banper) Budiman Panjaitan juga khawatir dengan bermunculannya pemahaman politik yang dominan mengarah kepada primodialisme yang berlebihan.
"Saya sepakat ini adalah kegagalan partai politik di dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Lebih dari itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol juga sangat rendah. Sehingga paguyuban dijadikan wadah untuk kampanye," kata Budiman menandaskan. (sm/ye)
25 November 2008
Renungan Untuk Guru
63 Tahun PGRI
Seluruh guru di tanah air, kemarin memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-63. Kini usia organisasi guru tersebut sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang juga berumur 63 tahun.
Peringatan HUT PGRI ditandai dengan penyelenggaraan Upacara Bendera secara serentak di seluruh daerah di tanah air, tak terkecuali Batam. Selain upacara, peringatan HUT PGRI ke-63 juga diisi dengan beragam kegiatan.
Pada HUT PGRI kali ini, boleh dikatakan seluruh guru, baik guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun yang berstatus guru honor daerah (honda) dan guru honor komite sekolah dapat tersenyum sumringah.
Para guru menghadiri ucapara dengan pakaian dinas bagus, licin, rapi serta disemarakan dengan wewangian parhum. Antara satu guru dengan guru yang lainnya saling melempar senyum berbagi cerita. Mereka terkesan akrab di bawah naungan PGRI. Untuk menghadiri lapangan upacara guru pun mayoritas menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor.
Dari gambaran itu tampak sebuah realitas bahwa sekarang ini guru termasuk salah satu profesi yang menjanjikan. Nasib dan kesejahteraan guru tidak seperti dulu lagi. Gaji, tunjangan dan intensif yang diterima guru dari pemerintah sudah lebih dari pada cukup. Jika dibandingkan dengan pekerja perusahaan, sekarang guru jelas lebih sejahtera.
Dulu memang guru kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Profesi guru hanya dipandang sebelah mata. Jadi guru selalu melarat dan akrab dengan kendaraan sepeda ontel. Makanya lahir istilah guru "pahlawan tanpa tanda jasa".
Kini guru tidak cocok lagi disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena perhatian yang diberikan pemerintah terhadap guru sudah cukup besar. Bisa disimpulkan guru sudah digaji secara profesional. Apalagi mulai bulan Januari 2009 gaji pokok guru akan naik mencapai 100 %.
Profesi guru sekarang tak kalah mentereng jika dibandingkan dengan pegawai pemda, institusi vertikal, BUMN, tentara, polisi atau pun pegawai perusahaan swasta.
Karena gaji, tunjangan, insentif dan berbagai fasilitas telah diberikan pemerintah kepada guru, maka sudah sewajarnya pula guru meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan profesionalismenya.
Bila guru tidak berupaya meningkatkan kualitas SDM-nya, maka generasi Indonesia di masa mendatang akan menjadi generasi yang bodoh dan pemalas. Jelas saja ini mengkhawatirkan.
Realitasnya banyak ditemui guru yang kualitas SDM-nya di bawah standar. Kalau pun banyak yang mengikuti sertifikasi guru, namun itu hanya semata-mata untuk mencari sertifikat saja. Sedangkan proses transformasi dan peningkatan kualitas SDM sangat jarang dilakukan.
Ini adalah masukan bagi guru. Jangan sampai ketika guru sudah sejahtera, diberi gaji besar, tunjangan dan insentif berlipat serta fasilitas mengkilat justru kualitas SDM-nya semakin jauh tertinggal. Mereka tidak mampu menghadapi perubahan dan perkembangan ilmu dan pengetahun yang begitu pesat. Selamat Ulang Tahun Guru. Semoga bisa berbuat lebih banyak bagi generasi mendatang. **
Seluruh guru di tanah air, kemarin memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-63. Kini usia organisasi guru tersebut sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang juga berumur 63 tahun.
Peringatan HUT PGRI ditandai dengan penyelenggaraan Upacara Bendera secara serentak di seluruh daerah di tanah air, tak terkecuali Batam. Selain upacara, peringatan HUT PGRI ke-63 juga diisi dengan beragam kegiatan.
Pada HUT PGRI kali ini, boleh dikatakan seluruh guru, baik guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun yang berstatus guru honor daerah (honda) dan guru honor komite sekolah dapat tersenyum sumringah.
Para guru menghadiri ucapara dengan pakaian dinas bagus, licin, rapi serta disemarakan dengan wewangian parhum. Antara satu guru dengan guru yang lainnya saling melempar senyum berbagi cerita. Mereka terkesan akrab di bawah naungan PGRI. Untuk menghadiri lapangan upacara guru pun mayoritas menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor.
Dari gambaran itu tampak sebuah realitas bahwa sekarang ini guru termasuk salah satu profesi yang menjanjikan. Nasib dan kesejahteraan guru tidak seperti dulu lagi. Gaji, tunjangan dan intensif yang diterima guru dari pemerintah sudah lebih dari pada cukup. Jika dibandingkan dengan pekerja perusahaan, sekarang guru jelas lebih sejahtera.
Dulu memang guru kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Profesi guru hanya dipandang sebelah mata. Jadi guru selalu melarat dan akrab dengan kendaraan sepeda ontel. Makanya lahir istilah guru "pahlawan tanpa tanda jasa".
Kini guru tidak cocok lagi disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena perhatian yang diberikan pemerintah terhadap guru sudah cukup besar. Bisa disimpulkan guru sudah digaji secara profesional. Apalagi mulai bulan Januari 2009 gaji pokok guru akan naik mencapai 100 %.
Profesi guru sekarang tak kalah mentereng jika dibandingkan dengan pegawai pemda, institusi vertikal, BUMN, tentara, polisi atau pun pegawai perusahaan swasta.
Karena gaji, tunjangan, insentif dan berbagai fasilitas telah diberikan pemerintah kepada guru, maka sudah sewajarnya pula guru meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan profesionalismenya.
Bila guru tidak berupaya meningkatkan kualitas SDM-nya, maka generasi Indonesia di masa mendatang akan menjadi generasi yang bodoh dan pemalas. Jelas saja ini mengkhawatirkan.
Realitasnya banyak ditemui guru yang kualitas SDM-nya di bawah standar. Kalau pun banyak yang mengikuti sertifikasi guru, namun itu hanya semata-mata untuk mencari sertifikat saja. Sedangkan proses transformasi dan peningkatan kualitas SDM sangat jarang dilakukan.
Ini adalah masukan bagi guru. Jangan sampai ketika guru sudah sejahtera, diberi gaji besar, tunjangan dan insentif berlipat serta fasilitas mengkilat justru kualitas SDM-nya semakin jauh tertinggal. Mereka tidak mampu menghadapi perubahan dan perkembangan ilmu dan pengetahun yang begitu pesat. Selamat Ulang Tahun Guru. Semoga bisa berbuat lebih banyak bagi generasi mendatang. **
Langganan:
Postingan (Atom)