Reshuffle KIB II untuk Rakyat atau Parpol

Tanggal 20 Oktober 2010 ini satu tahun sudah usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Beberapa bulan menjelang genap satu tahun, wacana agar beberapa menteri KIB II direshuffle mulai bermunculan. Memasuki Bulan Oktober wacana itu semakin menguat.

Siapa saja menteri yang terancam direshuffle oleh SBY dan apa alasan pencopotannya? Kalau alasan sederhananya, menteri yang direshuffle tentu saja menteri yang kinerjanya tidak memenuhi target dan harapan 'si bos'. Kinerja menteri itu juga sering menjadi sorotan publik, sehingga mengganggu terhadap hasil kinerja KIB II secara keseluruhan.

Sejumlah menteri yang kerap jadi sorotan publik adalah; Pertama, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Tifatul mulai menjadi sorotan publik ketika Bulan Februari 2010 fokus mengurusi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan. Pro kontra muncul dan sejumlah pihak menentang RPP ini karena tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Kader Pertai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga dianggap sering mengeluarkan statemen yang dianggap liar dan bertolak belakang dengan kepentingan dan keutuhan KIB.

Berikutnya juga ada kasus Tifatul, soal pernyataan yang terkait dengan AIDS. Di akun pribadinya @tifsembiring, bulan lalu Tifatul menuliskan sebagai berikut, 'Kata Prof. Sujudi, mantan Menteri Kesehatan, agar mudah diingat, singkatan AIDS adalah: Akibat Itunya Dipakai Sembarangan.' Tifatul pun dikritik habis ribuan follower-nya. Seorang followernya memplesetkan Menkoinfo sebagai 'Menteri Kontroversi dan Disinformasi'.

Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh
yang tak lain adalah Politikus Partai Demokrat. Ia dikritik kalangan pengusaha ketika memastikan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) Juli 2010. Pengusaha merasa dibohongi pemerintah. Pasalnya, berdasarkan peraturan Menteri (Permen) ESDM No.07/2010, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) hanya sebesar 10-15 persen, tapi dengan perhitungan tarif listrik yang baru, ternyata kenaikan TDL menjadi 30-80 persen.

Tak lama berselang, Darwin juga diisukan berselingkuh dengan sekretaris pribadinya berinisal D. Dugaan skandal asmara antara Darwin dan sekretaris pribadinya itu pun ramai diperbincangkan di Twitter.

Ketiga, adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Kinerja Numberi banyak dipertanyakan setelah seringnya kecelakaan pesawat terbang, kereta api dan kapal laut sejak setahun terakhir. Apalagi kecelakaan itu banyak menelan korban jiwa.
Freddy digosipkan selingkuh dengan seorang presenter perempuan TVRI. Tapi gosip itu dibantah keras Freddy. Setelah gosip mereda Freddy pun tampil mesra dengan istrinya Ani Numberi.

Keempat, menteri yang diisukan bakal direshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Kinerja politisi PAN ini disorot karena masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang belum juga teratasi. Praktik pemerasan di lapas pun menjadi sorotan atas kinerja Patrialis.

Tifatul pun disorot Agustus 2010 karena memberikan remisi dan asimilasi kepada Aulia Pohan dan Yusuf Emir Faishal serta grasi kepada Syaukani. Sorotan atas kebijakan Patrialis pun semakin liar, karena terpidana kasus korupsi Aulia Pohan yang diusulkannya mendapat remisi hingga bisa bebas adalah besan Presiden SBY yang terseret kasus suap pemilihan Gubernur Bank Indonesia.

Patrialis pun juga dilansir telah mengintervensi sebuah stasiun televisi swasta agar tidak menyangkan sebuah program investigasi 'Seks di Balik Jeruji Besi' yang terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Patrialis. Selain empat menteri tadi menteri lain yang juga disebut-sebut terancam direshuffle adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Mari E Pangestu.

Meski wacana reshuffle makin mengencang, namun tampaknya parpol yang memiliki menteri di KIB II tidak risau. Pasalnya ada poin kontrak politik dengan beberapa parpol koalisi, jika menterinya dicopot, maka penggantinya juga berasal dari parpol yang bersangkutan. Misalnya, Tifatul dicopot, penggantinya juga dari PKS. Begitu juga dengan Freddy Numberi, kalau Menteri Kelautan itu dicopot, penggantinya juga dari Partai Demokrat.

Bagi masyarakat ada tidaknya reshuffle tidak terlalu dipusingkan. Yang terpenting bagi masyarakat seluruh pelayanan publik yang diurus oleh pemerintahan SBY bisa memberikan layanan maksimal. Harga-harga bisa terkendali dengan baik, sesuai dengan daya beli masyarakat. Pendekatan reshuffle hanya untuk kepentingan politik dan tidak memberikan aspek pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentu saja tidak subtantif untuk dilakukan.**

Basko Media Group Ambil Alih Koran Haluan

* Sijori Mandiri Jadi Haluan Kepri, Riau Mandiri Jadi Haluan Riau

Koran Harian Umum Haluan yang terbit di Padang, Sumatera Barat, termasuk salah satu dari sembilan koran tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1948. Mulai 1 Oktober 2010 kepemilikian Koran Haluan diambil alih oleh Basko Media Group, milik H Basrizal Koto.

Pemilik Harian Umum Riau Mandiri dan Sijori Mandiri inilah yang dipercaya Keluarga Besar almarhum H Kasoema untuk men-take over Koran Haluan. Usai kesepakatan pengambilalihan, Koran Haluan akan diterbitkan di bawah kepemilikan H Basrizal Koto mulai 1 November 2010 mendatang, yang diawali dengan launching sehari sebelumnya di Best Western Basko Hotel, Padang.

Sebagai bentuk keseriusan Basko, begitu H Basrizal Koto biasa disapa di dalam membesarkan koran nomor tiga tertua di Indonesia itu, maka Basko juga mengubah nama dua korannya yang ada di Provinsi Riau dan Kepri. Nama Harian Pagi Riau Mandiri di Pekanbaru, Riau diganti dengan Haluan Riau. Sedangkan Harian Pagi Sijori Mandiri di Batam, Provinsi Kepri diubah namanya menjadi Haluan Kepri. Sehingga dengan begitu Haluan akan kembali besar di wilayah Sumatera Tengah yang mencakup Sumbar, Riau dan Kepri.

Basko, bercerita bahwa dahulu sebenarnya pernah dirinya diminta untuk membeli koran bersejarah itu. Namun ternyata baru sekarang keinginan keluarga besar pemilik saham Koran Haluan itu tercapai. Setelah Basko memutuskan untuk mengambilalih Koran Haluan dan akan membangun kembali nama besar Koran Haluan yang sudah tercatat di Museum Leiden, Belanda tersebut.

"Tidak cuma anak dan menantu almarhum Pak Kasoema yang mengharapkan saya meneruskan kembali kejayaan Haluan ini. Namun para pejabat dan pengusaha, termasuk Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azzam menganggap saya cocok dan pas untuk membesarkan Haluan," kata Basko.

Sebelum diberikan kepercayaan kepadanya, kata Basko, sebenarnya sudah banyak pengusaha lain yang sangat tertarik membeli Haluan. Tetapi disebabkan keluarga Haluan begitu mencintai koran masyarakat Minang ini, maka tawaran itu ditolak.

"Namun, kemudian muncul saya yang memang dikenal di Riau sebagai pemilik Riau Mandiri dan Sijori Mandiri, maka pilihan keluarga itu sudah matang jatuh ke tangan saya," cerita Basko.

"Suatu kebanggaan dan amanah bagi saya, keluarga Pak Kasoema mempercayakan saya mengambil alih Haluan ini. Bagi saya, Haluan merupakan koran yang harus dikembalikan kejayaannya seperti tahun 1970 hingga 1984. Saya akan membesarkan nama Haluan ini sebagai anak bungsu dari Basko Media Group," kata Basko.

Semua persiapan launching Koran Haluan ini sudah dilakukan, mulai dari mesin dan seluruh perangkat cetaknya. Untuk redaksinya sudah dilakukan rekrutmen dan psikotest untuk memastikan jurnalis yang direkrut memang militan dan bisa bekerja dalam teamwork.

Selanjutnya untuk memantapkan redaksional, Basko akan melakukan berbagai terobosan baru dengan melakukan pelatihan jurnalistik dari tingkat dasar hingga seterusnya dan menggelar workshop untuk menambah khasanah berpikir wartawan.

"Kita akan lakukan pelatihan jurnalistik dan workshop agar melahirkan jurnalis yang militan dan piawai dalam menulis. Ini penting karena pergerakan kemajuan teknologi media massa di Indonesia itu sangat cepat. Kita akan lakukan semua ini untuk memajukan semua media Haluan di Sumbar di Riau dan Kepri," terang Basko.(sm/mel/ye)

Adu Mesin Politik dan Politik Uang

Tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota (Pilwako) Batam, sudah mulai dilangsungkan. Enam pasangan Calon Walikota (Cawako) dan Calon Wakil Walikota (Cawawako) Batam yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam kini tengah memasuki proses verifikasi. Enam pasangan Cawako-Cawawako Batam itu, yakni; Drs H Ahmad Dahlan-H Rudi SE, Ir H Ria Saptarika-H Zainal Abidin SE, dr H Amir Hakim Siregar SPoG-H Syamsul Bahrum PhD, Drs H Arifin Nasir MSi-H Irwansyah SE, Hj Nada F Soraya-Nuryanto SH dan pasangan independen Insyah Fauzi-Andi Nadjib. Pasangan Ahmad Dahlan-Rudi diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan total jumlah kursi di DPRD Batam sebanyak 16 kursi atau setara dengan 35,56 persen. PD 7 kursi, PKB 4 kursi, PAN 4 kursi dan PKPI 1 kursi. Pasangan Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum diusung oleh Partai Hanura (4 kursi), PPRN (2 kursi), PPIB (2 kursi), PNIM (1 kursi) = 9 kursi di DPRD Batam yang setara dengan 20 persen. Pasangan Arifin Nasir-Irwansyah PPP, PNBKI, PBB, PPDI, PMB, PBR, PSI, Buruh, PIS, PKPB, Republikan, Kedaulatan, PDS, Barnas dan 6 partai kecil lainnya. Koalisi ini didukung 22,55 persen suara prapol hasil Pemilu DPRD Batam 2009. Sedangkan pasangan Nada Faza Soraya-Nuryanto diusng oleh koalisi PDIP dan Gerindra. PDIP memiliki 6 kursi di DPRD Batam, sedangkan Hanura 1 kursi. Total dukungan untuk pasangan ini sebanyak 15 persen. Sementara pasangan Ria Saptarika-Zaenal Abidin diusung oleh PKS (4 kursi) dan Golkar (5 kursi) 4+5=9 kursi DPRD Batam atau setara dengan 20 persen. Untuk pasangan independen Insyah Fauzi-Andi Nadjib saat ini masih diverifikasi KPU Batam. Kendati belum dipastikan lolos dalam verifikasi calon, namun enam pasang calon tersebut secara terbuka sudah memproklamirkan diri dan menyatakan siap memenangkan Pilwako Batam periode 2011-2016 yang dilaksanakan 5 Januari 2011 mendatang. Agar bisa memenangkan Pilwako Batam tentu berbagai upaya harus dilakukan oleh pasangan calon beserta timnya. Perang strategi dan taktik akan dilakukan. Di antara yang dapat menentukan kemenangan pasangan Cawako/Cawawako adalah mesin politik partai pendukung atau partai yang mengusung calon tersebut. Selain itu juga dukungan anggaran dari masing-masing pasangan calon. Mesin politik dan politik uang akan menentukan kemenangan para calon. Didasarkan pada kenyataan yang ada selama ini, mesin politik partai yang yang cukup efektif di tataran grass root adalah PKS, PDIP dan Golkar. Sedangkan untuk Partai Demokrat, kendati parpolnya besar dan menjadi pemenang pada pemilu 2009 baik secara nasional dan lokal Batam, namun parpol ini belum memiliki kader yang solid. Jika bicara mesin politik tentu pasangan Ria dan Zainal yang didukung oleh PKS dan Golkar akan besar peluangnya. Begitu juga dengan pasangan Nada F Soraya-Nuryanto yang didukung penuh oleh PDIP.

Jika bergantung hanya dengan mesin politik parpol dalam kondisi saat ini belumlah cukup. Peran politik uang juga sangat menentukan. Bahkan dalam sejumlah kasus, kekuatan politik uang bisa mengalahkan kekuatan mesin politik. Jika bicara kekuatan uang tentu saja incumbent sangat diuntungkan. Karena kegiatannya dapat diselaraskan dengan program pemerintah oleh incumbent yang notabene didanai dengan APBD. Namun mana yang akan lebih efektif antara kekuatan mesin politik dengan kekuatan politik uang, mari tunggu hasil final Pilwako Batam 5 Januari 2011 nanti. (by.Yon Erizon)