Waspadai Cakada yang Banyak Tabur Bantuan

Puncak helatan pesta demokrasi Pemilihan Walikota (Pilwako) Batam, Pemilihan Bupati (Pilbup) Karimun semakin dekat. Begitu juga dengan Pilbup Natuna. Pilwako Batam dan Pilbup Karimun akan dilangsungkan secara bersamaan, Rabu 5 Januari 2011. Sedangkan Pilbup Natuna akan dilaksanakan pada Bulan Februari 2011.

Pilwako Batam diikuti oleh lima pasangan calon walikota dan calon wakil walikota (Cawako dan Cawawako) Batam. Pasangan itu adalah Ahmad Dahlan-Rudi, Ria Saptarika-Zainal Abidin, Amir Hakim-Syamsul Bahrum, Nada F Soraya-Nuryanto dan Arifin Nasir-Irwansyah.
Pada tanggal 15 November 2010 lalu kelima pasangan Cawako-Cawawako Batam telah mencabut nomor urut. Nomor urut 1; Dahlan-Rudi, urut 2; Ri-Zainal, urut 3; Nada F Soraya-Nuryanto, urut 4; Arifin Nasir-Irwansyah dan urut 5; Amir Hakim-Syamsul Bahrum. Semua bangga dengan nomor urut mereka masing-masing dan menganggap nomor urut itu memiliki arti tersendiri bagi mereka.

Sedangkan untuk Pilbup Karimun telah memasuki hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun. Saat pengumuman, Selasa 16 Novemver 2010, KPU Karimun menyatakan dua pasangan Cabup-Cawabup yang mendaftar ke KPU Karimun kedua-duanya lolos verifikasi. Pasangan itu adalah Nurdin Basirun-Aunur Rafiq dan Samsuardi-Suryaminsyah. Selanjutnya pengundian nomor urut akan dilaksanakan Sabtu, 20 November 2010.

Sementara untuk Pilbup Natuna, pendaftaran calon ke KPU telah ditutup pada Kamis, 11 November 2010. Ada enam pasangan cabup-cawabup yang mendaftar, yakni; Tawarich-Suwardi, Siswandi-Baharuddin, Ilyas Sabli-Imalko, Raja Amirullah-Daeng Amhar, Sayed Ridwan-Herman Yadi dan Agustino-Sayid Azhari.

Untuk Pilwako Batam dan Pilbup Karimun, masing-masing pasangan calon kepala daerah (Cakada) telah mulai melakukan sosialisasi sejak beberapa bulan terakhir, baik sosialisasi secara langsung maupun terselubung. Makin dekat dengan hari H, maka masing-masing calon makin gencar melakukan gerilya politik.

Bila dibandingkan antara Pilwako Batam dan Pilbup Karimun, maka dinamika politiknya terasa lebih tinggi di Pilwako Batam. Apalagi pasangan calon yang bersaing di Pilwako Batam sebanyak lima pasangan calon, sedangkan di Pilbup Karimun hanya dua pasangan calon saja. Di Pilwako Batam banyak yang memprediksi besar kemungkinan akan berlangsung dua putaran, karena sulit untuk meraih suara 30 persen plus 1. Apalagi kekuatan masing-masing pasangan calon nyaris imbang.

Sementara di Karimun karena kandidatnya hanya dua saja, bisa dipastikan Pilbup hanya satu putaran saja. Pasangan Nurdin-Rafiq pun diprediksi tak bakal kesulitan mengalahkan pasangan Samsuardi-Suryaminsyah. Bahkan capaian suara Nurdin-Rafiq kemungkinan akan bisa memecahkan rekor baru dalam pemenangan Pilkada.

Sedangkan untuk Pilbup Natuna, meskipun belum dipastikan beberapa pasangan calon yang akan ikut berlaga tapi diperkirakan Pilbup Natuna dinamikanya akan lebih tinggi dari pada Pilbup Karimun. Selain banyak pasangan yang ikut mendaftar, kekuatan calon juga tidak ada yang terlalu dominan, seperti halnya pada Pilbup Karimun.

Di luar itu, yang perlu diawasi oleh masyarakat adalah penggunaan keuangan daerah atau APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) untuk pemenangan Pilkada oleh pasangan calon tertentu. Terutama yang berkesempatan jor-joran menggunakan APBD untuk pemenangan Pilkada adalah pasangan incumbent. Karena memasuki masa-masa Pilkada nyaris setiap hari pasangan Cakada tampil di masyarakat seperti dewa penolong atau pun sinterklass. Di mana-mana membagi-bagikan bantuan; seperti uang, sembako, bahan bangunan, hewan qurban dan lain sebagainya.

Dan sering juga terjadi ada pasangan cakada yang minta bantuan modal kepada pengusaha untuk memenangkan Pilkada. Janji-janjinya kalau menang, maka proyek-proyek tertentu akan dialokasikan kepada pengusaha terkait. Ada juga pengusaha yang diberi lahan dan lain sebagainya. Biasanya praktik-praktik seperti inilah yang menjadi pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan bestek alias asal jadi. Supaya bisa diminimalisir, maka masyarakat harus ikut mengawasinya. Tegasnya celaka kalau memilih calon pemimpin yang demikian. **

Polri Tercoreng Lagi

Di Indonesia ada empat lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan korupsi, yakni kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dari empat lembaga di atas hanya KPK yang dinilai masih positif dan berintegritas.

Hasil survei yang dilakukan LSI dibacakan Minggu 7 November 2010. Penilaian integritas di empat lembaga penegak hukum ini terutama mengenai korup atau tidaknya aparat, independen atau tidaknya aparat dari tekanan dan suap kelompok kepentingan seperti pengusaha dan politisi.

Untuk itu LSI menggunakan tiga pengukuran untuk menilai aparat dari empat lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Antara lain: kinerja dalam mencegah korupsi aparat internal, kinerja untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap atau tekanan pengusaha, dan kinerja untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap dan tekanan politisi.

Dari tiga indikator yang diukur oleh LSI, hanya KPK yang mendapat nilai akhir surplus dalam integritas dan independensi baik dalam pengaruh tekanan partai (15 persen), tekanan pengusaha (12 persen), maupun korupsi internal (19 persen). KPK dianggap relatif mampu menghadapi korupsi di internal.

Sedangkan kepolisian, yang paling negatif adalah dianggap gagal dalam menghadapi tekanan korupsi di internal (-26 persen). Sementara tekanan korupsi dari pengusaha cukup kuat tapi relatif tak sebesar korupsi internal (-18 persen). Kepolisan dianggap paling rendah tingkat korupsi dari tekanan politisi. Namun itu pun masih minus 11 persen.

Kejaksaan, keadaannya juga tak jauh berbeda. Dianggap tak mampu menghadapi tekanan suap pengusaha (-21 persen), tak mampu mengatasi korupsi internal (-18 persen), dan tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari politisi (-14 persen).
Adapun pengadilan juga dianggap publik tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari pengusaha (-21 persen), tak mampu mengatasi korupsi internal (-10 persen), dan tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari politisi (-14 persen).

Kiranya hasil survei LSI ini semakin terbukti dengan adanya kasus terbaru, menyusul bisanya terdakwa kasus mafia hukum, Gayus Tambunan bebas plesiran meninggalkan rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Gading. Gayus meminta izin untuk berobat di luar rutan. Petugas pun memberikan izin untuk berobat luar dengan dikawal dua orang.

Namun, kepergian Gayus tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Gayus keluar rutan melebihi jam yang diperbolehkan. Setelah dilakukan pencarian, ternyata Gayus justru berada di rumah mewahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia juga diduga berada di Bali menonton turnamen tenis internasional.

Pada bagian lain Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane megatakan Gayus Tambunan diduga sudah keluar dari rumah tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sejak Kamis (4/11). Kepanikan terjadi di kalangan Polri pada Jumat (5/11) siang karena kehilangan jejak Gayus. Sehingga, pada malam harinya sampai Sabtu pagi, 6 November 2010, Polri sibuk berkoordinasi dengan imigrasi dan meminta Gayus dicekal.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri telah memeriksa Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Kompol Iwan Siswanto terkait keluarnya terdakwa kasus mafia hukum, Gayus Tambunan. Dalam pemeriksaan, Iwan dan delapan petugas rutan lainnya mengaku lalai. Ujung-ujungnya Kompol Iwan dicopot dari jabatannya. Sama halnya dengan Kompol Iwan para petugas lainnya yang dianggap bersalah tidak lagi bertugas di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat tersebut. Mereka dicopot dari posisi itu.

Kita sangat prihatin dengan perilaku oknum-oknum aparat polisi kita yang tak jera-jeranya mencoreng nama korps sendiri. Jelas-jelas Gayus sangat berbahaya dan telah banyak menyeret dan menghacurkan banyak nama pejabat terkait dengan aksinya mengkorupsi uang negara. Tapi lagi-lagi mereka tergoda oleh Gayus. Padahal ditinjau dari segi gaji, boleh dikatakan gaji polisi kini telah lebih dari pada cukup.**

Jangan Selewengkan Bantuan untuk Korban Bencana

Jumlah korban bencana tsunami Mentawai, Sumbar dan letusan Gunung Merapi, Yogyakarta terus bertambah. Hingga Minggu (7/11), jumlah korban tewas tsunami Mentawai 447 orang , sedangkan korban tewas letusan Merapi 135 orang. Ratusan orang menderita luka-luka dan kini masih menjalani perawatan.

Khusus Merapi, situasi di seputaran gunung teraktif di dunia tersebut, hingga kemarin masih mencekam. Letusan dan semburan awan panas (wedhus gembel) yang tiada henti dari puncak Merapi mengakibatkan jumlah pengungsi juga terus bertambah. Tercatat, sebanyak 278.403 penduduk telah mengungsi menjauhi gunung tersebut.

Kini kondisi para pengungsi, korban luka dan keluarga yang ditinggalkan oleh korban tewas amat memprihatinkan. Mereka membutuhkan uluran tangan. Boleh jadi dalam beberapa hari ke depan Gunung Merapi mulai berhenti mengeluarkan debu dan awan panas. Lalu mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Tapi apa yang bisa mereka perbuat.

Dengan kondisi rumah yang rusak berat atau ringan, lahan pertanian hancur, ternak mati dan harta benda juga rusak bahkan mungkin hilang tentu sulit bagi mereka untuk memulai kehidupan baru. Berkemungkinan satu hingga dua bulan ke depan mereka
masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kondisi yang sama juga dihadapi oleh para pengungsi dan kelurga korban tsunami Mentawai.

Untuk menangani rehabilitasi daerah-daerah yang rusak pasca bencana Gunung Merapi Jawa Tegah-Yogyakarta dan tsunami Mentawai, pemerintah menyiapkan dana Rp3,5 triliun untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan. Dana rehab ini di luar dana penanganan bencana yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rehab di luar itu kurang lebih Rp 3,5 triliun untuk program-program rehabilitas. Sedangkan jumlah dana alokasi penanggulangan bencana dalam tahun anggaran 2010 mencapai Rp3,9 triliun.

Presiden SBY juga telah berjanji bahwa pemerintah membeli hewan ternak penduduk di sekitar Gunung Merapi, dan akan membangun kembali rumah-rumah penduduk yang rusak akibat erupsi gunung tersebut. Menurut Presiden dana untuk itu sudah dianggarkan.

Selain bantuan dari pemerintah, semua rakyat Indonesia kiranya juga mesti membantu meringankan beban dan penderitaan para korban. Meskipun masing-masing hanya bisa membantu sedikit, tapi kalau bantuan yang sedikit-sedikit itu dikumpul tentu akan sangat membantu. Bantuan dan sumbangan itu bisa disampaikan melalui pemerintah, lembaga yang ditunjuk pemerintah atau lembaga yang telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghimpun bantuan tersebut.

Diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat lainnya bisa tepat sasaran. Dana bantuan ini jangan pula menjadikan ajang ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Karena telah banyak terjadi uang bantuan bencana dari APBN dan APBD dikorupsi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Begitulah juga bantuan yang dihimpun oleh elemen masyarakat juga tak luput dari praktik tilep menilep.

Bantuan yang berasal dari APBN dan APBD diharapkan secepatnya turun. Sebab tak jarang pula, bantuan dana atau rehabilitasi baru mulai direalisasikan satu tahun setelah bencana, bahkan dana bantuan untuk gempa Sumbar 2007 saja, kabarnya baru dicairkan beberapa bulan yang lalu. Demikian juga dengan dana bantuan gempa Yogyakarta tahun 2006 juga dikabarkan baru didistribusikan setelah dua tahun bencana berlalu. **