3 TERDAKWA 2 KASUS KORUPSI DI BATAM 'BERLEHA-LEHA'

BATAM-Diduga ada aroma tidak beres pada penanganan dua kasus korupsi yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Pelaku, sejak berstatus tersangka hingga terdakwa tidak pernah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Batam. Selain tersangka tidak ditahan, waktu pelaksanaan sidang dua kasus ini pun tak pasti. Sering sore, malam bahkan tak jarang ditunda karena berbagai alasan.

Dua kasus dugaan korupsi yang diduga proses hukumnya bermasalah tersebut adalah; pertama kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas di jajaran Pemko Batam tahun anggaran 2005-2006 dengan terdakwa Raja Hamzah dan Abu Hanifah. Kasus ini mencuat pada tahun 2005, saat Pemko Batam melakukan pengadaan 20 unit mobil dinas. Selanjutnya pada 2006, Pemko Batam kembali mengadakan sebanyak 16 unit mobil dinas, diantaranya jenis Toyota New Camry, Toyota Innova dan Toyota Avanza.

Raja Hamzah dan Abu Hanifah adalah dua pejabat Pemko Batam yang pada tahun 2005-2006 dipercaya sebagai ketua panitia lelang dan kuasa pengguna anggaran pengadaan mobil dinas Pemko Batam. Saat ini Raja Hamzah masih bertugas di Pemko Batam, sedangkan Abu Hanifah yang merupakan mantan Kabag Aset dan Perlengkapan Pemko Batam kini menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Kabupaten Anambas.

Kasus dugaan korupsi kedua yang diduga bermasalah proses penegakan hukumnya adalah kasus penggelapan dana airport tax Bandara Hang Nadim Batam. Tersangka kasus dugaan korupsi ini adalah Hasrul bin Hamdaniar. Akibat penggelapan dana airport tax ini, negara dirugikan Rp384.957.000.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Antoni Setyawan menyatakan perbuatan terdakwa telah melawan hukum dan dinilai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

JPU menyatakan, selaku PNS terdakwa merupakan pejabat yang ditunjuk dari Otorita Batam (OB) untuk menerima seluruh uang hasil pungutan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) tiap harinya. Uang tersebut kemudian diserahkan ke kas OB melalui rekening bank mandiri 109-0094000023.

Selama tahun 2004 dan 2007, uang penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp384.957.000. Tapi, ternyata uang tersebut tidak disetorkan langsung ke nomor rekening dimaksud, tetapi tanpa persetujuan Menteri Keuangan, uang pungutan tarif digunakan untuk kepentingan pribadi yang diserahkan dengan 11 kali penyerahan dengan nama berbeda.

Meski ketiga tersangka kasus korupsi tersebut kini telah berstatus sebagai terdakwa, tapi sama sekali belum pernah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Berbagai alasan disampaikan pihak Kejari Batam. Mulai dari tersangka telah mengembalikan uang kerugian negara, tersangka tidak akan melarikan diri dan lain sebagainya.

Padahal dalam proses hukum kasus korupsi umumnya, baik di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya, jika kasus korupsi tersebut telah diproses di Kejaksaan dan Pengadilan, tersangka pasti langsung ditahan. Siapa tersangkanya, apakah anggota DPR, Gubernur, Walikota, Bupati Dirut, mantan menteri dan lainnya tidak ada alasan pengecualian.

Besan Presiden SBY, Aulia Pohan saja begitu kasus korupsi di Bank Indonesia yang disangkakan kepadanya masuk proses hukum di KPK dan Tipikor, yang bersangkutan langsung ditahan. Begitu juga dengan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, ketika kasus korupsi yang disangkakan kepadanya masuk proses hukum, yang bersangkutan langsung ditahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Ade Edy Adhyaksa ketika dikonfirmasi, Jumat (25/3) di sela-sela hendak menjalankan shalat Jumat menyebutkan kedua kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam.

Tersangka kasus airport tax yakni Hasrul Cs sejak Kajari Batam dipimpin Tatang Sutarna juga tidak ditahan. Ketika itu Tatang beralasan pihaknya tidak menahan para tersangka kasus airport tax menyusul sebelum kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan sudah dikembalikan para tersangka.

Sementara itu Kasus Pengadaan Mobil Dinas Pemko Batam sejak ditangani Kajari Batam Tatang Sutarna juga tidak ditahan hingga kasus tersebut diproses lebih lanjut dan dilimpahkan Kajari Batam Ade Adhyaksa kepada Pengadilan Negeri. "Tanyakan saja ke Pengadilan Negeri Batam kenapa tidak ditahan. Kita sudah limpahkan ke pengadilan jadi tanyakan aja ke sana," ujar Ade sembari memasuki mobil.

Jawaban yang disampaikan Ade cuma sekenanya saja, dan terkesan mempimpong tanggungjawab penanganan kasus ini kepada Kajari Batam yang lama, Tatang Sutarna. Seolah-olah yang memiliki kewenangan melakukan penahanan adalah Pengadilan, padahal adalah Kejaksaan.

Untuk kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas, mengapa kedua tersangkanya tidak ditahan pihak kejaksaan juga mempimpong bola panas ke pihak kepolisian. Pihak kejaksaan menyatakan, karena polisi tidak menahan maka kejaksaan juga tidak melakukan penahanan. Kasus ini awal mulanya memang ditangani oleh Polda Kepri. "Adat istiadat atau tata kramanya memang begitu. Kalau polisi tak menahan, kami juga tak melakukan penahanan. Sebab kalau kami tahan nanti dipikir kami merecoki dan dipikir macam-macam," kata salah seorang petinggi Kejaksaan di Kepri. (nic/erz)

Dahlan-Rudi Dilantik Hari Ini Sebagai Walikota/Wakil Walikota Batam 'Periode Ini Lebih Enjoy'

BATAM-Duet Drs H Ahmad Dahlan MH dan H Rudi SE MM akan dilantik Selasa (1/3) pagi ini sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2011-2016 oleh oleh Gubernur Kepri HM Sani atas nama Menteri Dalam Negeri. Bagi Dahlan, ini adalah periode kedua. Periode sebelumnya Dahlan berpasangan dengan Ir H Ria Saptarika. Sedangkan bagi Rudi, ini adalah periode perdana.

Bagaimana perasaan dan kesiapan Dahlan sebelum dilantik untuk periode kedua serta apa fokus targetnya lima tahun ke depan? Tentang hal ini, sehari sebelum pelantikan kepada sejumlah wartawan Dahlan bicara blak-blakan. Namun untuk hal-hal yang sangat sensitif, Dahlan meminta 'off the record'.

Menurut Dahlan, untuk periode kedua ini ia lebih plong dan akan menjalani masa lima tahun ini dengan 'enjoy'. Namun tentu saja dengan program dan pencapaian target-target yang jelas. "Saya akan menjalani periode kedua ini dengan lebih enjoy," kata Dahlan.

Enjoy yang dimaksudkan politisi kelahiran Batubesar, Nongsa, Batam ini adalah karena ia telah memiliki pengalaman selama lima tahun (2006-2011) sehingga tidak lagi meraba-raba. Ia telah paham bagaimana menghadapi masyarakat, mengetahui watak bawahan, bahkan watak anggota dewan sekalipun. Selama periode pertama, ia juga telah banyak menghadapi persoalan, termasuk yang berat sekalipun. Ia bersyukur dapat menyelesaikan persoalan itu dengan baik.

Sedangkan untuk program dan fokus targetnya lima tahun ke depan adalah pengembangan investasi. Pada periode sebelumnya, Dahlan lebih konsentrasi kepada penyiapan infrastruktur. Karena fokus bagi pengembangan investasi, maka pencabutan status quo lahan di Pulau Rempang dan Pulang Galang (Relang) menjadi prioritas. Saat ini banyak investor tertarik berinvestasi di Batam, namun lahan sangat terbatas, bahkan habis.

"Pencabutan status quo lahan di Rempang dan Galang adalah prioritas. Beberapa tahun belakangan karena persoalan lahan Relang belum juga selesai, maka terpaksa investor melirik dan dialihkan ke pulau-pulau lain. Seperti Pulau Janda Berhias dan Pulau Kepala Jerry di Kecamatan Belakangpadang yang diminati oleh investor Timur Tengah. Alhamdulillah Pulau Janda Berhias dan Pulau Kepala Jerry telah masuk ke dalam kawasan FTZ (Free Trade Zone) Batam," sebut Dahlan.

Target lainnya yang ingin diwujudkan alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini adalah merealisasikan permintaan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permintaan Presiden itu adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian Batam dari tahun 2010 sekitar 7,2 persen menjadi 10 persen. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam ini mengaku terpacu dan tertantang dengan permintaan Dewan Pembina DPP Partai Demokrat tersebut. Sebab, bila target itu tercapai yang akan merasakan manfaatnya adalah seluruh masyarakat Kota Batam.

"Presiden langsung meminta kepada saya, agar berusaha maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Batam menjadi 10 persen. Saya tertantang untuk mencapai itu. Minimal di tahun akhir masa jabatan saya periode kedua ini, target 10 persen tersebut tercapai. Kalau bisa lebih cepat, tentu lebih baik," kata bapak tiga anak ini.

Target menantang yang diberikan oleh SBY, menurut Dahlan juga sejalan dengan fokus target yang sebelumnya telah ia tetapkan, yakni pengembangan investasi di Kota Batam. Untuk pencapaian target tersebut salah satu program yang juga akan serius dikelola Dahlan adalah pembenahan pada Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD). Keberadaan BLKD tersebut diharapkan mampu mencetak tenaga-tenaga kerja yang memiliki skill, sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kota Batam.

Ditanya tentang tips Dahlan menjaga harmonisasi dengan pasangannya, Wakil Walikota Batam H Rudi SE MM, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri ini mangaku tak punya tips khusus. Hanya saja, dia akan berjalan pada rel atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kalau soal tips khusus, tidak ada. Yang jelas saya menganggap wakil walikota adalah partner di dalam menjalankan tugas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan," kata Dahlan.

Dahlan sendiri yakin, ia dan wakilnya Rudi akan bisa berjalan harmonis memimpin Batam untuk lima tahun ke depan. Apalagi Dahlan telah mengenal Rudi sejak lama. Bahkan Dahlan mengenal Rudi jauh lebih lama dibanding mengenal pasangannya terdahulu, Ria Saptarika.

"Kalau dengan Pak Ria, saya kenalnya waktu saya menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Sedangkan dengan Pak Rudi saat saya masih bekerja di Otorita Batam. Tahun 1990-anlah. Jadi saya mengenal Pak Rudi sudah sangat lama. Saya juga akan memberikan kesempatan kepada Pak Rudi, tidak membatas-batasi," kata Dahlan.

Mengenai pelantikan besok (hari ini) apakah ada perasaan khusus? Suami Mariana Dahlan ini mengaku biasa-biasa saja. Apalagi sebelumnya ia juga tak berniat lagi mencalonkan untuk periode kedua. Bahkan dulu sempat telah ada kesepakatan antara Dahlan, istri dan anak-anaknya, agar mantan Kepala Biro Kepegawaian Otorita Batam itu istirahat dari kegiatan politik pasca berakhirnya periode jabatan Walikota Batam 2006-2011.

"Saya, istri dan anak-anak sempat berpikir untuk menikmati masa tua. Tapi karena derasnya permintaan berbagai pihak dan banyak program pembangunan yang belum tuntas akhirnya saya putuskan untuk mencalonkan kembali. Langkah ini akhirnya didukung anak-anak dan istri. Untuk hal ini saya pun sempat berdoa, meminta petunjuk kepada Allah SWT di Mekkah saat umrah. Hasilnya, ya seperti sekarang," ujar Dahlan.

Rudi Akan Belajar Dulu

Terpisah, Rudi mengatakan hal pertama yang akan dilakukannya setelah dilantik sebagai Wakil Walikota Batam adalah mempelajari psikologi jajaran pejabat dan pegawai Pemko Batam. "Pertama yang akan saya lakukan adalah mempelajari psikologi yang dimiliki oleh jajaran Pemerintah Kota Batam. Karena dunia legislatif, sangat berbeda jauh dengan pemerintahan. Kalau di Dewan, seluruh anggota Dewan itu adalah sama. Tapi di pemerintahan tentunya berbeda. Maka itulah yang akan saya pelajari nanti," kata suami Hj Marlin Agustina ini, Senin (28/2).

Ditanya mengenai program kerjanya ke depan, Rudi enggan membeberkan lebih jauh. "Terpenting sekarang adalah disiplin waktu dan disiplin kerja. Karena waktu terus berjalan bak air mengalir. Jadi soal apa yang akan saya lakukan, nanti toh masyarakat akan menikmatinya. Yang jelas, saya siap mengabdikan diri kepada masyarakat sampai titik darah terakhir," tegas Rudi.

Rudi memulai karir politiknya dengan bergabung dengan PKB setelah pensiun dini sebagai anggota Polri. Pada Pemilu 2009, Rudi terpilih sebagai anggota DPRD Kota Batam. Selain terjun ke politik, Ketua DPC PKB Kota Batam ini juga menggeluti dunia bisnis. Ia antara lain menjadi Direktur PT Scuderia Motor Sport dan Komisaris PT Europe Technologi Service Centre.

Ayah empat anak ini juga memimpin sejumlah organisasi, seperti Ketua Umum DPP KKBM Kepri, Ketua Dewan IPIM Kota Batam, Wakil Ketua Dewan Masjid Kota Batam, penasehat BMG Kota Batam, serta Sekretaris DPD Gabpeknas Provinsi Kepri.

Dihadiri Sejumlah Tokoh

Pelantikan Dahlan-Rudi akan dihadiri sejumlah tokoh politik nasional. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie, Ketua Umum PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan fungsionaris PD yang juga Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal yang juga fungsionaris PKB Helmi Faisal Zaini, serta petinggi PD dan PKB lainnya. Dalam Pilwako Batam 5 Januari 2011 lalu, Dahlan-Rudi diusung oleh PD dan PKB serta sejumlah partai lainnya.

Walikota dan bupati se-Provinsi Kepri, para mantan Walikota Batam, pasangan calon walikota dan wakil walikota yang bertarung pada Pilwako lalu serta tokoh-tokoh masyarakat, agama dan pengusaha juga diundang menghadiri pelantikan.

Menurut Yusfa, setelah pelantikan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Batam akan dilanjutkan dengan konferensi pers di ruang presentasi lantai V Kantor Walikota Batam. Kemudian pukul 13.00 WIB bertempat di ruang rapat lantai IV Kantor Walikota akan dilaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Ny Mariana Dahlan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri Hj Aisyah Sani.

Pada malam harinya pukul 19.00 WIB di Ballroom Pacific Hotel, Jodoh, akan diadakan malam pengantar tugas Walikota dan Wakil Walikota Batam masa jabatan 2011-2016. Acara ini juga sekaligus momentum silaturahmi dan purnatugas Wakil Walikota 2006-2011 Ria Saptarika.

Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri mengatakan pelantikan akan dijaga oleh 350 personil keamanan yang terdiri aparat kepolisian, satpol PP dan pihak terkait lainnya. (erz/ulo)

Berawal dari Aksi Heroik Pedagang Buah

Mohamed Bouazizi, seorang sarjana yang juga pedagang buah (kaki lima) yang dirampas lapak dagangannya oleh polisi kemudian membakar diri hingga mati, Minggu (9/1). Aksi heroiknya memicu demonstrasi besar-besaran di Tunisia yang berujung jatuhnya pemerintahan Zene Abidin Ben Ali setelah berkuasa selama 23 tahun. Ben Ali kini dalam perlindungan keluarga kerajaan Saudi setelah ditolak suakanya oleh Prancis.

Ben Ali mulai berkuasa Nopember 1987, setelah berhasil menggulingkan penguasa sekuler, Habib Bourguiba, yang berkuasa sejak Tunisia mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Penggulingan Bourguiba itu tanpa darah. Bourguiba digulingkan Ben Ali pada 7 November 1987. Sejak Ben Ali berkuasa mengambil alih kekuasaan, arah kebijakan politik Tunisia cenderung pro Barat.

Apa yang dialami Ben Ali mirip dengan kisah Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Praktis demokrasi sekadar lipstik agar terkesan demokratis di mata rakyat tetapi pemilu diselenggarakan dengan penuh kecurangan. Kekuasaan bertumpu pada segelintir kolega dan kerabat yang menguasai jalannya ekonomi monopoli, sementara institusi militer menjadi pilar penopang kekuasaan merepresi kelompok oposisi. Praktik ini menjadi ciri umum pemerintahan diktator melanggengkan kekuasaan politik.

Dalam kasus ini, Tunisi memang agak berbeda, di mana militer dijadikan anak tiri sementara insitusi kepolisian menjadi anak emas Ben Ali. Tentara yang jumlahnya 35.000 orang tak pernah mengalami modernisasi dengan alasan tak ada ancaman militer. Jumlah ini juga paling sedikit dibandingkan militer di negara Arab lainnya. Berbeda dengan tradisi di Arab, militer Tunisia memang tidak memiliki tradisi campur tangan terhadap politik, sehingga gerakan rakyat menuntut perubahan dengan mudah mendapat dukungan dari militer.

Pada 2009, Ben Ali kembali terpilih untuk berkuasa selama lima tahun lewat pemilu yang tidak demokratis, yang direspons masyarakat miskin dan pengangguran lewat gelombang demonstrasi. Mereka memprotes rezim otoriter Ben Ali yang tidak mampu memberikan masa depan layak.

Jatuhnya Ben Ali dari tahta kepresidenan kemudian digantikan PM Mohammed Ghannouchi, tidak meredakan kemarahan para demonstran yang menyerukan reformasi total. Ghannouchi masih dianggab bagian dari rezim Ben Ali.

Di pihak lain, kejatuhan rezim Ben Ali menjadi berita gembira bagi rakyat di negara-negara Arab dan pemerintahan dunia lainnya. Bouazizi yang melakukan hara kiri menggerakkan protes baru di negara-negara Arab. Di Mesir tiga orang membakar diri, kemudian diikuti seorang warga Aljazair. Aksi membakar diri ala Bouazizi sontak menjadi gerakan baru memancing emosi publik. Beberapa negara Arab mengalami pergolakan politik seperti Sudan, Jordania, Aljazair dan Mesir diwarnai aksi protes jalanan yang selama ini jarang terjadi.

Di Mesir misalnya, beberapa hari sebelum demonstrasi besar-besaran, pemerintah telah memblokir situs jejaring sosial twitter dan facebook yang dianggap membahayakan keamanan negara. Namun di tengah pemblokiran jejaring virtual itu, aksi demontrasi besar-besaran tetap berlangsung hingga kini dan menewaskan lebih dari seratus orang dalam aksi menuntut Mubarak mengakhiri rezim kekuasaannya.

Seperti diketahui, di tengah aksi demonstrasi besar-besaran, Mubarak tetap mengumumkan pembubaran kabinet dan menunjuk kepala intelijen Omar Suleiman sebagai wakil presiden. Pembubaran kabinet dan pergantian wakil presiden tidak mengakhiri aksi demonstrasi yang menuntut berakhirnya rezim Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun.

Demonstrasi besar-besaran di Tunisia dan Mesir menjadi perbincangan hangat di dunia internasional, seakan mengesahkan teori efek domino yang akan berdampak ke beberapa Negara Timur Tengah. Pemerintahan status quo dibuat cemas dan menanti perkembangan aksi rakyat di Mesir, bahkan raja Arab Saudi mengecam aksi demonstrasi di Mesir dan pemerintah Cina memblokir kata Mesir di internet. Mesir memang menjadi halaman depan Timur Tengah, di mana Mesir memiliki posisi kunci di kawasan itu.

Israel dan Amerika juga dibuat cemas menanti arah pergolakan politik di Mesir. Kedua negara ini khawatir pemerintahan pasca Husni Mubarak jatuh di tangan kelompok Islam garis keras atau kelompok yang berseberangan dengan kepentingan politik Amerika, mengingat negara yang berbatasan Palestina dan Israel itu menentukan arah hubungan Arab-Israel ke depan.

Amerika yang sering menganjurkan demokratisasi di dunia menetapkan standar ganda terhadap pemimpin otoriter yang pro Amerika. Ben Ali, Mubarak dan pemimpin Arab lainnya adalah pemimpin yang sangat pro terhadap Amerika, sementara Saddam Husein ditumbangkan lewat invasi tahun 2003 atas nama demokrasi dan HAM. Amerika hanya mengambil posisi aman wait and see merespons aksi protes di Mesir. Mohammed El Baredai juga menyesalkan tindakan Amerika yang hanya menyerukan dialog di Mesir tanpa memperlihatkan dukungan secara total.

Demokratisasi di Timur Tengah menjadi pisau bermata dua bagi Amerika. Di sisi lain bisa menjadi bumerang bagi kepentingan Amerika. Kemenangan PIS tahun 1991 meraih 54 persen suara (81 persen parlemen) di Aljazair kemudian dianulir oleh militer didukung Amerika, dan kemenangan mutlak Hamas pada Pemilu 2006 lalu diboikot Amerika. Standar ganda Amerika menjadi catatan buruk bagi berlangsungnya praktik demokrasi di Timur Tengah dan negara-negara laiannya. Pergolakan di Timur Tengah sekaligus menjadi ujian bagi Amerika dan negara-negara penganjur demokratisasi, apakah Tunisia, Mesir dan negara-negara Arab yang bergejolak saat ini akan kembali tersandera pada kepentingan Amerika atau akan melahirkan pemerintahan independen yang pro rakyat.

Kejadian itu mengingatkan Indonesia pasca jatuhnya Soeharto pada 1998 atas desakan rakyat. Awalnnya Soeharto juga disokong oleh Amerika untuk mengadang laju perkembangan komunisme di Asia Tenggara. Bahkan Timor-Timur sebagai negara merdeka juga diinvasi berdasarkan rekomendasi Amerika untuk menahan laju efek domino komunisme, namuns setelah berakhirnya perang dingin, praktis dukungan Amerika melemah terhadap rezim Soeharto yang pada akhirnya rontok di tangan kekuatan rakyat.

Timor Timur yang pernah berada dalam wilayah Indonesia akhirnya lepas pasca referendum. Pasca-reformasi, praktis Indonesia disibukkan dengan praktik demokrasi prosedural atau lipstick demokrasi, sementara kekayaan alam tidak dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat, malah kembali jatuh di tangan asing atas legalisasi UU dari wakil rakyat.

Rakyat pun kembali di titik nadir. Pengangguran dan kemiskinan kian mudah ditemukan. Bunuh diri akibat kemiskinan menjadi pemberitaan sehari-hari. Harga-harga sembako--seperti menjelang jatuhnya Soeharto--kini melambung tinggi, daya beli masyarakat melemah, sementara wakil rakyat dan pemerintah disibukkan dengan perkara korupsi yang tak ada ujung penyelesaiannya.

Jika dibandingkan dengan Tunisia, Indonesia masih di bawah soal pertumbuhan ekonomi, bahkan pendidikan di Tunisia juga berlangsung secara gratis mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang sering jadi acuan pemerintah, ternyata hanya dinikmati segelintir elite sebagaimana pertumbuhan di Tunisia, rakyat yang memendam amarah yang terbelit kemiskinan, dan kelas menengah yang terancam miskin, akan menjadi bahan bakar perubahan. Kondisi kritis ini mesti menjadi alarm bagi pemerintah untuk berbenah diri dan mengoreksi arah kebijakan politiknya. (hk/dbs)