Polri Tercoreng Lagi

Di Indonesia ada empat lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan korupsi, yakni kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dari empat lembaga di atas hanya KPK yang dinilai masih positif dan berintegritas.

Hasil survei yang dilakukan LSI dibacakan Minggu 7 November 2010. Penilaian integritas di empat lembaga penegak hukum ini terutama mengenai korup atau tidaknya aparat, independen atau tidaknya aparat dari tekanan dan suap kelompok kepentingan seperti pengusaha dan politisi.

Untuk itu LSI menggunakan tiga pengukuran untuk menilai aparat dari empat lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Antara lain: kinerja dalam mencegah korupsi aparat internal, kinerja untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap atau tekanan pengusaha, dan kinerja untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap dan tekanan politisi.

Dari tiga indikator yang diukur oleh LSI, hanya KPK yang mendapat nilai akhir surplus dalam integritas dan independensi baik dalam pengaruh tekanan partai (15 persen), tekanan pengusaha (12 persen), maupun korupsi internal (19 persen). KPK dianggap relatif mampu menghadapi korupsi di internal.

Sedangkan kepolisian, yang paling negatif adalah dianggap gagal dalam menghadapi tekanan korupsi di internal (-26 persen). Sementara tekanan korupsi dari pengusaha cukup kuat tapi relatif tak sebesar korupsi internal (-18 persen). Kepolisan dianggap paling rendah tingkat korupsi dari tekanan politisi. Namun itu pun masih minus 11 persen.

Kejaksaan, keadaannya juga tak jauh berbeda. Dianggap tak mampu menghadapi tekanan suap pengusaha (-21 persen), tak mampu mengatasi korupsi internal (-18 persen), dan tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari politisi (-14 persen).
Adapun pengadilan juga dianggap publik tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari pengusaha (-21 persen), tak mampu mengatasi korupsi internal (-10 persen), dan tak mampu menghadapi tekanan korupsi dari politisi (-14 persen).

Kiranya hasil survei LSI ini semakin terbukti dengan adanya kasus terbaru, menyusul bisanya terdakwa kasus mafia hukum, Gayus Tambunan bebas plesiran meninggalkan rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Gading. Gayus meminta izin untuk berobat di luar rutan. Petugas pun memberikan izin untuk berobat luar dengan dikawal dua orang.

Namun, kepergian Gayus tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Gayus keluar rutan melebihi jam yang diperbolehkan. Setelah dilakukan pencarian, ternyata Gayus justru berada di rumah mewahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia juga diduga berada di Bali menonton turnamen tenis internasional.

Pada bagian lain Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane megatakan Gayus Tambunan diduga sudah keluar dari rumah tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sejak Kamis (4/11). Kepanikan terjadi di kalangan Polri pada Jumat (5/11) siang karena kehilangan jejak Gayus. Sehingga, pada malam harinya sampai Sabtu pagi, 6 November 2010, Polri sibuk berkoordinasi dengan imigrasi dan meminta Gayus dicekal.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri telah memeriksa Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Kompol Iwan Siswanto terkait keluarnya terdakwa kasus mafia hukum, Gayus Tambunan. Dalam pemeriksaan, Iwan dan delapan petugas rutan lainnya mengaku lalai. Ujung-ujungnya Kompol Iwan dicopot dari jabatannya. Sama halnya dengan Kompol Iwan para petugas lainnya yang dianggap bersalah tidak lagi bertugas di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat tersebut. Mereka dicopot dari posisi itu.

Kita sangat prihatin dengan perilaku oknum-oknum aparat polisi kita yang tak jera-jeranya mencoreng nama korps sendiri. Jelas-jelas Gayus sangat berbahaya dan telah banyak menyeret dan menghacurkan banyak nama pejabat terkait dengan aksinya mengkorupsi uang negara. Tapi lagi-lagi mereka tergoda oleh Gayus. Padahal ditinjau dari segi gaji, boleh dikatakan gaji polisi kini telah lebih dari pada cukup.**

Jangan Selewengkan Bantuan untuk Korban Bencana

Jumlah korban bencana tsunami Mentawai, Sumbar dan letusan Gunung Merapi, Yogyakarta terus bertambah. Hingga Minggu (7/11), jumlah korban tewas tsunami Mentawai 447 orang , sedangkan korban tewas letusan Merapi 135 orang. Ratusan orang menderita luka-luka dan kini masih menjalani perawatan.

Khusus Merapi, situasi di seputaran gunung teraktif di dunia tersebut, hingga kemarin masih mencekam. Letusan dan semburan awan panas (wedhus gembel) yang tiada henti dari puncak Merapi mengakibatkan jumlah pengungsi juga terus bertambah. Tercatat, sebanyak 278.403 penduduk telah mengungsi menjauhi gunung tersebut.

Kini kondisi para pengungsi, korban luka dan keluarga yang ditinggalkan oleh korban tewas amat memprihatinkan. Mereka membutuhkan uluran tangan. Boleh jadi dalam beberapa hari ke depan Gunung Merapi mulai berhenti mengeluarkan debu dan awan panas. Lalu mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Tapi apa yang bisa mereka perbuat.

Dengan kondisi rumah yang rusak berat atau ringan, lahan pertanian hancur, ternak mati dan harta benda juga rusak bahkan mungkin hilang tentu sulit bagi mereka untuk memulai kehidupan baru. Berkemungkinan satu hingga dua bulan ke depan mereka
masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kondisi yang sama juga dihadapi oleh para pengungsi dan kelurga korban tsunami Mentawai.

Untuk menangani rehabilitasi daerah-daerah yang rusak pasca bencana Gunung Merapi Jawa Tegah-Yogyakarta dan tsunami Mentawai, pemerintah menyiapkan dana Rp3,5 triliun untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan. Dana rehab ini di luar dana penanganan bencana yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rehab di luar itu kurang lebih Rp 3,5 triliun untuk program-program rehabilitas. Sedangkan jumlah dana alokasi penanggulangan bencana dalam tahun anggaran 2010 mencapai Rp3,9 triliun.

Presiden SBY juga telah berjanji bahwa pemerintah membeli hewan ternak penduduk di sekitar Gunung Merapi, dan akan membangun kembali rumah-rumah penduduk yang rusak akibat erupsi gunung tersebut. Menurut Presiden dana untuk itu sudah dianggarkan.

Selain bantuan dari pemerintah, semua rakyat Indonesia kiranya juga mesti membantu meringankan beban dan penderitaan para korban. Meskipun masing-masing hanya bisa membantu sedikit, tapi kalau bantuan yang sedikit-sedikit itu dikumpul tentu akan sangat membantu. Bantuan dan sumbangan itu bisa disampaikan melalui pemerintah, lembaga yang ditunjuk pemerintah atau lembaga yang telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghimpun bantuan tersebut.

Diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat lainnya bisa tepat sasaran. Dana bantuan ini jangan pula menjadikan ajang ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Karena telah banyak terjadi uang bantuan bencana dari APBN dan APBD dikorupsi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Begitulah juga bantuan yang dihimpun oleh elemen masyarakat juga tak luput dari praktik tilep menilep.

Bantuan yang berasal dari APBN dan APBD diharapkan secepatnya turun. Sebab tak jarang pula, bantuan dana atau rehabilitasi baru mulai direalisasikan satu tahun setelah bencana, bahkan dana bantuan untuk gempa Sumbar 2007 saja, kabarnya baru dicairkan beberapa bulan yang lalu. Demikian juga dengan dana bantuan gempa Yogyakarta tahun 2006 juga dikabarkan baru didistribusikan setelah dua tahun bencana berlalu. **

Nasib Pekerja Mall pun Terancam

* Fenomena Menjamurnya Mall di Kota Batam


Hangat sinar surya mulai menyapa dari ufuk timur. Mario (bukan nama sebenarnya) pelan membuka pintu utama rumahnya di kawasan Legenda Malaka sambil menggendong anak keduanya yang baru berusia tiga bulan. Mario bercelana selutut, melangkah menuju jalan komplek di depan rumahnya. "Mau, kemana Pak. Libur ya?" sapa Joko tetangganya. "Cari sinar ultra violet, kan bagus buat si kecil," jawab Mario tersenyum. "Mall sepi Pak, toko tempat kerja dah mau tutup," sambung Mario lagi.

Sembari sama-sama menepi, Mario dan Joko pun terlibat pembicaraan lebih lanjut. Menurut Mario toko tempat ia bekerja dalam waktu dekat akan tutup, karena kondisinya tidak sehat lagi. Mal di lokasi toko tempat Mario bekerja tersebut pengunjungnya dari hari ke hari semakin sepi. Hal itu berdampak langsung kepada pembeli yang singgah ke toko pakaian Mario.

"Setahun belakangan kondisinya semakin parah. Sudah berbagai kebijakan diambil bos untuk mengantisipasinya, tapi percuma. Karena kondisinya makin sulit, keputusan terakhir tutup. Yang lain juga sudah banyak yang hengkang dari mal itu," kata Mario sambil membelai-belai kepala anaknya. Mario mengatakan penyebab kondisi itu adalah pertumbuhan mall yang menjamur, sehingga muncul persaingan tidak sehat antar pihak mall yang juga melibatkan para tenant.

Mario bekerja pada sebuah toko pakaian yang cukup besar di salah satu mall yang terletak di bagian utara Pulau Batam. Sejak beberapa bulan belakangan jam kerja Mario tak seperti dulu lagi. Lebih banyak santai. Bahkan kini berangkat kerja sudah tengah hari.

"Banyak mall bukan malah kabar gembira bagi pekerja mall, tapi ancaman. Kini sebagian besar penjaga toko tak ada lagi lembur, tak ada lagi uang makan dan tunjangan lainnya. Alasannya usaha tidak sehat lagi. Karyawan juga paham kondisi itu jadi tak mungkin memaksa. Apalagi cari kerjaan juga susah," jelas Mario.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam, Syaiful Badri mengatakan banyak pekerja di sektor mall yang kini bernasib sama dengan Mario. Ia menilai jumlah mall di Batam tidak sebanding lagi dengan jumlah penduduk Kota Batam plus wisatawan lokal dan asing yang berkunjung ke Batam. Sehingga mall-mall yang ada, kondisinya tidak sehat dari sisi bisnis. Akibatnya pihak manajemen mall tidak bisa menunaikan hak-hak karyawan sebagaimana mestinya.

"Banyaknya mall hanya sekedar memperluas lapangan pekerjaan, tetapi tidak untuk meningkatkan kejahteraan pekerja. Kalau manajemen mall dan para tenant
kondisi bisnisnya tidak sehat, akan berdampak langsung kepada pekerja," katanya.
Menurut Syaiful menjamurnya mall di Kota Batam juga berimplikasi buruk bagi gaya hidup kayarwan sektor industri yang sebagian besar gajinya pas-pasan.

"Analisa kami sesungguhnya gaji sebagian besar karyawan industri-industri di Kota Batam ini hanya cukup untuk 20 hari saja dalam satu bulan. Ketika mereka terpengaruh dan memaksakan diri mengkonsumsi barang-barang di mall, resikonya mereka harus gali lobang tutup lobang dan sering makan mie instan," ujar Syaiful. Pemko Batam dan pihak-pihak terkait lainnya menurut Syaiful sudah saatnya mengkaji lebih mendalam lagi penerbitan izin pembangunan mall. "Studi kelayakan harus dijalankan secara benar," timpalnya.

Asmin Patros, anggota Komisi II DPRD Kota Batam yang membidangi sektor perdagangan mengatakan Pemko Batam memang usah sepantasnya melakukan kajian mendalam sebelum menerbitkan izin mal baru sehingga terbangun iklim investasi yang kondusif. Apalagi investasi mall nilainya besar dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk balik modal.

Menurut Asmin sebelum izin diberikan harus jelas segmen pasar yang dituju, begitu juga dengan jarak mall yang dilakukan studi kelayakan dengan mal lain yang telah terlebih dahulu berdiri. Adanya kondisi sekarang ini, muncul satu mal baru, lalu mal lain langsung tutup karena kalah bersaing, justru tidak bagus. Terkesan mal saling bunuh. Ketika ditanya dengan jumlah mal sekarang ini, Asmin berpendapat perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

***
Sementara itu, Kadis Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam Pebrialin menyebutkan, tumbuhnya industri mal di Batam dapat menampung produk-produk UKM di Batam. Idealnya, sebut Pebrialin, sesuai Perda no. 10 tahun 2009, pemilik mal harus mengakomodir minimal 10 persen dari total space yang tersedia.

Di Batam sendiri, sebut Pebrialin, terdapat lebih dari 20.000 pelaku UKM yang masih aktif. Persaingan yang cukup ketat membuat pelaku UKM harus mencari celah dan cara baru untuk mengembangkan usahanya, termasuk peningkatan kualitas, packaging dan strategi pemasaran.

Sementara itu di tengah-tengah persaingan ritel-ritel raksasa di Batam, pihak Diamond Supermarket di DC Mall Batam mengaku cukup mendapat pukulan yang berat. Namun, dengan kualitas dan persaingan harga membuat supermarket milik DC Mall Batam ini tetap eksis dan dikunjungi masyarakat Batam.

Store Manager DC Mall Batam, Yohana Widyanata mengatakan, setiap harinya rata-rata transaksi di supermarket ini lebih dari 3.000, diakhir pekan transaksi meningkat bahkan lebih dari 5.000 transaksi. "Jika dalam satu transaksi itu yang datang dua orang, berarti kunjungan ke Diamond Supermarket 6.000 sehari. Mereka rata-rata bukan orang yang gampang terpengaruh promosi, melainkan konsumen yang loyal dan terus berbelanja di Diamond Supermarket," tutur Yohana.

Sejak hadir 6 tahun lalu, sebut Yohana, Diamond Supermarket tetap mengutamakan kualitas produk, terutama produk fresh seperti sayuran, buah, daging, ayam, ikan dan aneka bumbu dapur. Saat ini saja, sebut Yohana, harga kebutuhan sembako yang dijual di Diamond Supermarket sangat bersaing dengan mall-mall lainnya di Batam. Tidak hanya bersaing dengan Mall, harga jual juga beda tipis dengan harga di pasar tradisional. **

Oleh: Yon Erizon & Nana Marlina