Tanggal 20 Oktober 2010 ini satu tahun sudah usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Beberapa bulan menjelang genap satu tahun, wacana agar beberapa menteri KIB II direshuffle mulai bermunculan. Memasuki Bulan Oktober wacana itu semakin menguat.
Siapa saja menteri yang terancam direshuffle oleh SBY dan apa alasan pencopotannya? Kalau alasan sederhananya, menteri yang direshuffle tentu saja menteri yang kinerjanya tidak memenuhi target dan harapan 'si bos'. Kinerja menteri itu juga sering menjadi sorotan publik, sehingga mengganggu terhadap hasil kinerja KIB II secara keseluruhan.
Sejumlah menteri yang kerap jadi sorotan publik adalah; Pertama, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Tifatul mulai menjadi sorotan publik ketika Bulan Februari 2010 fokus mengurusi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan. Pro kontra muncul dan sejumlah pihak menentang RPP ini karena tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Kader Pertai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga dianggap sering mengeluarkan statemen yang dianggap liar dan bertolak belakang dengan kepentingan dan keutuhan KIB.
Berikutnya juga ada kasus Tifatul, soal pernyataan yang terkait dengan AIDS. Di akun pribadinya @tifsembiring, bulan lalu Tifatul menuliskan sebagai berikut, 'Kata Prof. Sujudi, mantan Menteri Kesehatan, agar mudah diingat, singkatan AIDS adalah: Akibat Itunya Dipakai Sembarangan.' Tifatul pun dikritik habis ribuan follower-nya. Seorang followernya memplesetkan Menkoinfo sebagai 'Menteri Kontroversi dan Disinformasi'.
Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh
yang tak lain adalah Politikus Partai Demokrat. Ia dikritik kalangan pengusaha ketika memastikan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) Juli 2010. Pengusaha merasa dibohongi pemerintah. Pasalnya, berdasarkan peraturan Menteri (Permen) ESDM No.07/2010, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) hanya sebesar 10-15 persen, tapi dengan perhitungan tarif listrik yang baru, ternyata kenaikan TDL menjadi 30-80 persen.
Tak lama berselang, Darwin juga diisukan berselingkuh dengan sekretaris pribadinya berinisal D. Dugaan skandal asmara antara Darwin dan sekretaris pribadinya itu pun ramai diperbincangkan di Twitter.
Ketiga, adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Kinerja Numberi banyak dipertanyakan setelah seringnya kecelakaan pesawat terbang, kereta api dan kapal laut sejak setahun terakhir. Apalagi kecelakaan itu banyak menelan korban jiwa.
Freddy digosipkan selingkuh dengan seorang presenter perempuan TVRI. Tapi gosip itu dibantah keras Freddy. Setelah gosip mereda Freddy pun tampil mesra dengan istrinya Ani Numberi.
Keempat, menteri yang diisukan bakal direshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Kinerja politisi PAN ini disorot karena masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang belum juga teratasi. Praktik pemerasan di lapas pun menjadi sorotan atas kinerja Patrialis.
Tifatul pun disorot Agustus 2010 karena memberikan remisi dan asimilasi kepada Aulia Pohan dan Yusuf Emir Faishal serta grasi kepada Syaukani. Sorotan atas kebijakan Patrialis pun semakin liar, karena terpidana kasus korupsi Aulia Pohan yang diusulkannya mendapat remisi hingga bisa bebas adalah besan Presiden SBY yang terseret kasus suap pemilihan Gubernur Bank Indonesia.
Patrialis pun juga dilansir telah mengintervensi sebuah stasiun televisi swasta agar tidak menyangkan sebuah program investigasi 'Seks di Balik Jeruji Besi' yang terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Patrialis. Selain empat menteri tadi menteri lain yang juga disebut-sebut terancam direshuffle adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Mari E Pangestu.
Meski wacana reshuffle makin mengencang, namun tampaknya parpol yang memiliki menteri di KIB II tidak risau. Pasalnya ada poin kontrak politik dengan beberapa parpol koalisi, jika menterinya dicopot, maka penggantinya juga berasal dari parpol yang bersangkutan. Misalnya, Tifatul dicopot, penggantinya juga dari PKS. Begitu juga dengan Freddy Numberi, kalau Menteri Kelautan itu dicopot, penggantinya juga dari Partai Demokrat.
Bagi masyarakat ada tidaknya reshuffle tidak terlalu dipusingkan. Yang terpenting bagi masyarakat seluruh pelayanan publik yang diurus oleh pemerintahan SBY bisa memberikan layanan maksimal. Harga-harga bisa terkendali dengan baik, sesuai dengan daya beli masyarakat. Pendekatan reshuffle hanya untuk kepentingan politik dan tidak memberikan aspek pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentu saja tidak subtantif untuk dilakukan.**
Siapa saja menteri yang terancam direshuffle oleh SBY dan apa alasan pencopotannya? Kalau alasan sederhananya, menteri yang direshuffle tentu saja menteri yang kinerjanya tidak memenuhi target dan harapan 'si bos'. Kinerja menteri itu juga sering menjadi sorotan publik, sehingga mengganggu terhadap hasil kinerja KIB II secara keseluruhan.
Sejumlah menteri yang kerap jadi sorotan publik adalah; Pertama, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Tifatul mulai menjadi sorotan publik ketika Bulan Februari 2010 fokus mengurusi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan. Pro kontra muncul dan sejumlah pihak menentang RPP ini karena tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Kader Pertai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga dianggap sering mengeluarkan statemen yang dianggap liar dan bertolak belakang dengan kepentingan dan keutuhan KIB.
Berikutnya juga ada kasus Tifatul, soal pernyataan yang terkait dengan AIDS. Di akun pribadinya @tifsembiring, bulan lalu Tifatul menuliskan sebagai berikut, 'Kata Prof. Sujudi, mantan Menteri Kesehatan, agar mudah diingat, singkatan AIDS adalah: Akibat Itunya Dipakai Sembarangan.' Tifatul pun dikritik habis ribuan follower-nya. Seorang followernya memplesetkan Menkoinfo sebagai 'Menteri Kontroversi dan Disinformasi'.
Kedua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh
yang tak lain adalah Politikus Partai Demokrat. Ia dikritik kalangan pengusaha ketika memastikan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) Juli 2010. Pengusaha merasa dibohongi pemerintah. Pasalnya, berdasarkan peraturan Menteri (Permen) ESDM No.07/2010, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) hanya sebesar 10-15 persen, tapi dengan perhitungan tarif listrik yang baru, ternyata kenaikan TDL menjadi 30-80 persen.
Tak lama berselang, Darwin juga diisukan berselingkuh dengan sekretaris pribadinya berinisal D. Dugaan skandal asmara antara Darwin dan sekretaris pribadinya itu pun ramai diperbincangkan di Twitter.
Ketiga, adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Kinerja Numberi banyak dipertanyakan setelah seringnya kecelakaan pesawat terbang, kereta api dan kapal laut sejak setahun terakhir. Apalagi kecelakaan itu banyak menelan korban jiwa.
Freddy digosipkan selingkuh dengan seorang presenter perempuan TVRI. Tapi gosip itu dibantah keras Freddy. Setelah gosip mereda Freddy pun tampil mesra dengan istrinya Ani Numberi.
Keempat, menteri yang diisukan bakal direshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Kinerja politisi PAN ini disorot karena masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang belum juga teratasi. Praktik pemerasan di lapas pun menjadi sorotan atas kinerja Patrialis.
Tifatul pun disorot Agustus 2010 karena memberikan remisi dan asimilasi kepada Aulia Pohan dan Yusuf Emir Faishal serta grasi kepada Syaukani. Sorotan atas kebijakan Patrialis pun semakin liar, karena terpidana kasus korupsi Aulia Pohan yang diusulkannya mendapat remisi hingga bisa bebas adalah besan Presiden SBY yang terseret kasus suap pemilihan Gubernur Bank Indonesia.
Patrialis pun juga dilansir telah mengintervensi sebuah stasiun televisi swasta agar tidak menyangkan sebuah program investigasi 'Seks di Balik Jeruji Besi' yang terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Patrialis. Selain empat menteri tadi menteri lain yang juga disebut-sebut terancam direshuffle adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Mari E Pangestu.
Meski wacana reshuffle makin mengencang, namun tampaknya parpol yang memiliki menteri di KIB II tidak risau. Pasalnya ada poin kontrak politik dengan beberapa parpol koalisi, jika menterinya dicopot, maka penggantinya juga berasal dari parpol yang bersangkutan. Misalnya, Tifatul dicopot, penggantinya juga dari PKS. Begitu juga dengan Freddy Numberi, kalau Menteri Kelautan itu dicopot, penggantinya juga dari Partai Demokrat.
Bagi masyarakat ada tidaknya reshuffle tidak terlalu dipusingkan. Yang terpenting bagi masyarakat seluruh pelayanan publik yang diurus oleh pemerintahan SBY bisa memberikan layanan maksimal. Harga-harga bisa terkendali dengan baik, sesuai dengan daya beli masyarakat. Pendekatan reshuffle hanya untuk kepentingan politik dan tidak memberikan aspek pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentu saja tidak subtantif untuk dilakukan.**
