Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik, biasanya juga berakhir dengan tidak baik pula. Ini sudah menjadi hukum alam. Kini hukum alam yang demikian hinggap pada pengelolaan sampah di Batam yang dipercayakan oleh Pemko Batam kepada PT Surya Sejahtera selama 25 tahun yang dalam perjalanannya berubah menjadi PT Surya Sejatera Envirotech (PT SSET).
Dugaan adanya kongkalingkong yang melibatkan oknum-oknum pejabat di dalam menggolkan PT SS sebagai pemenang tender pengelolaan sampah di Kota Batam tahun 2009 lalu begitu kencang. Bahkan juga menyeret nama-nama pejabat utama di daerah ini. Ada praktik bagi-bagi atau belah durian, begitulah istilah yang sering digunakan untuk kasus yang sama.
Ketika itu berembus isu, PT SS tidak memiliki kapasitas untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir seperti yang tertuang dalam kontrak kerja bersama antara PT SS dengan Pemko Batam. Sempat heboh, ketika informasi belah durian untuk memenangkan PT SS itu muncul ke ruang publik. Dugaan praktik kongkalingkong itu pun menyerempet kepada Direktur Utama PT SS Sujak Widodo, hingga ia sempat diperiksa beberapa kali oleh Kejari Batam.
Sejumlah pejabat yang namanya masuk dalam daftar listing belah durian PT SS itu pun dibuat kelimpungan karena juga tak luput dari panggilan pihak kejaksaan. Bak pemadam kebakaran, praktik siram-menyirampun berjalan, sehingga kasus
ini maju-mundur di dalam penanganannya. 'Bim salabim, abra ka dabra' kasus ini pun ditelan bumi.
Dalam proses perjalanannya, pengelolaan sampah oleh PT SS pun terseok-seok. Hari-hari melalui media massa tak henti-hentinya warga protes, karena sampah di rumah mereka tak diangkut oleh rekanan PT SS hingga berbelatung dan baunya super tidak enak. Bahkan ada sampah yang tak diangkut hingga 20 hari, bahkan sebulan. Akibatnya warga membuang sampah di jalan-jalanan sepi. Tudingan bahwa PT SS tak memiliki kemampuan di dalam pengelolaan sampah semakin terbukti.
Di tengah-tengah derasnya kritikan tentang buruknya pengelolaan sampah oleh PT SS, bim salabim perusahaan ini pun berubah menjadi PT SSET. Alasannya afiliasi dan lain sebagainya. Masalahnya bukan berkurang, malah timbul masalah baru. Perubahan ini pun dipermasalahkan anggota DPRD Batam, LSM, Ormas dan masyarakat yang mengerti dengan aturan perubahan nama pada perusahaan yang telah terjalin
kontrak. Tapi lagi-lagi masalah ini menguap.
Setelah dikelola manajemen PT SSET ternyata masalahpun belum juga hengkang dari pengelolaan sampah ini. Buruknya pengelolaan sampah juga masih sering dikeluhkan warga. Memasuki pertengahan tahun 2010 PT SSET mulai puyeng. Perusahaan ini pun mulai buka-bukaan dan mengaku merugi setiap bulan. Puncaknya awal Bulan Oktober lalu, manajemen PT SSET mengaku telah merugi Rp36 miliar selama 18 bulan mengelola sampah di Batam.
PT SSET pun mulai angkat tangan dan mengancam hengkang jika Pemko Batam tidak membantu mereka atas kesukaran yang dihadapi perusahaan itu. Salah satu yang diminta PT SSET kepada Pemko Batam adalah menaikan besaran tarif retribusi sampah baik untuk domestik, bisnis dan industri. Disinyalir PT SSET mengusulkan kenaikan 300 persen.
Namun Pemko Batam bergeming, karena mungkin takut melanggar kontrak kerja bersama yang menurut pasal-pasal didalamnya kontrak baru bisa ditinjau ulang setelah berjalan tiga tahun. Tapi ini baru berjalan 18 bulan. Ribut-ribut PT SSET mundur dari kontrak pengelolaan sampah pun menyeruak. Berikutnya pasca mundurnya PT SSET, muncul usulan dana pengelolaan sampah di Batam dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemko Batam senilai Rp45,5 miliar untuk tahun 2011.
Isu tak sedap pun mulai timbul. Mundurnya PT SSET karena merugi dan munculnya usulan dana pengelolaan sampah dari DKP Batam senilai Rp45,5 miliar adalah bagian dari skenario baru dalam upaya bargaining dan tawar-menawar kenaikan retribusi sampah antara Pemko Batam dan PT SSET. Bila kenyataannya nanti memang begitu, maka lengkap sudah dugaan skandal pengelolaan sampah di Kota Batam. Objek penderitanya tetap masyarakat atau konsumen pada umumnya. Begitulah sesuatu yang dimulai dengan tidak baik. **
Dugaan adanya kongkalingkong yang melibatkan oknum-oknum pejabat di dalam menggolkan PT SS sebagai pemenang tender pengelolaan sampah di Kota Batam tahun 2009 lalu begitu kencang. Bahkan juga menyeret nama-nama pejabat utama di daerah ini. Ada praktik bagi-bagi atau belah durian, begitulah istilah yang sering digunakan untuk kasus yang sama.
Ketika itu berembus isu, PT SS tidak memiliki kapasitas untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir seperti yang tertuang dalam kontrak kerja bersama antara PT SS dengan Pemko Batam. Sempat heboh, ketika informasi belah durian untuk memenangkan PT SS itu muncul ke ruang publik. Dugaan praktik kongkalingkong itu pun menyerempet kepada Direktur Utama PT SS Sujak Widodo, hingga ia sempat diperiksa beberapa kali oleh Kejari Batam.
Sejumlah pejabat yang namanya masuk dalam daftar listing belah durian PT SS itu pun dibuat kelimpungan karena juga tak luput dari panggilan pihak kejaksaan. Bak pemadam kebakaran, praktik siram-menyirampun berjalan, sehingga kasus
ini maju-mundur di dalam penanganannya. 'Bim salabim, abra ka dabra' kasus ini pun ditelan bumi.
Dalam proses perjalanannya, pengelolaan sampah oleh PT SS pun terseok-seok. Hari-hari melalui media massa tak henti-hentinya warga protes, karena sampah di rumah mereka tak diangkut oleh rekanan PT SS hingga berbelatung dan baunya super tidak enak. Bahkan ada sampah yang tak diangkut hingga 20 hari, bahkan sebulan. Akibatnya warga membuang sampah di jalan-jalanan sepi. Tudingan bahwa PT SS tak memiliki kemampuan di dalam pengelolaan sampah semakin terbukti.
Di tengah-tengah derasnya kritikan tentang buruknya pengelolaan sampah oleh PT SS, bim salabim perusahaan ini pun berubah menjadi PT SSET. Alasannya afiliasi dan lain sebagainya. Masalahnya bukan berkurang, malah timbul masalah baru. Perubahan ini pun dipermasalahkan anggota DPRD Batam, LSM, Ormas dan masyarakat yang mengerti dengan aturan perubahan nama pada perusahaan yang telah terjalin
kontrak. Tapi lagi-lagi masalah ini menguap.
Setelah dikelola manajemen PT SSET ternyata masalahpun belum juga hengkang dari pengelolaan sampah ini. Buruknya pengelolaan sampah juga masih sering dikeluhkan warga. Memasuki pertengahan tahun 2010 PT SSET mulai puyeng. Perusahaan ini pun mulai buka-bukaan dan mengaku merugi setiap bulan. Puncaknya awal Bulan Oktober lalu, manajemen PT SSET mengaku telah merugi Rp36 miliar selama 18 bulan mengelola sampah di Batam.
PT SSET pun mulai angkat tangan dan mengancam hengkang jika Pemko Batam tidak membantu mereka atas kesukaran yang dihadapi perusahaan itu. Salah satu yang diminta PT SSET kepada Pemko Batam adalah menaikan besaran tarif retribusi sampah baik untuk domestik, bisnis dan industri. Disinyalir PT SSET mengusulkan kenaikan 300 persen.
Namun Pemko Batam bergeming, karena mungkin takut melanggar kontrak kerja bersama yang menurut pasal-pasal didalamnya kontrak baru bisa ditinjau ulang setelah berjalan tiga tahun. Tapi ini baru berjalan 18 bulan. Ribut-ribut PT SSET mundur dari kontrak pengelolaan sampah pun menyeruak. Berikutnya pasca mundurnya PT SSET, muncul usulan dana pengelolaan sampah di Batam dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemko Batam senilai Rp45,5 miliar untuk tahun 2011.
Isu tak sedap pun mulai timbul. Mundurnya PT SSET karena merugi dan munculnya usulan dana pengelolaan sampah dari DKP Batam senilai Rp45,5 miliar adalah bagian dari skenario baru dalam upaya bargaining dan tawar-menawar kenaikan retribusi sampah antara Pemko Batam dan PT SSET. Bila kenyataannya nanti memang begitu, maka lengkap sudah dugaan skandal pengelolaan sampah di Kota Batam. Objek penderitanya tetap masyarakat atau konsumen pada umumnya. Begitulah sesuatu yang dimulai dengan tidak baik. **
